Jakarta, 26 Agustus 2025 — Di tengah meroketnya harga beras yang kian memberatkan masyarakat, publik dikejutkan dengan informasi bahwa anggota DPR RI menerima tunjangan beras yang nilainya bisa mencapai Rp12 juta per bulan. Angka fantastis ini memicu polemik, terlebih ketika sebagian besar masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat kenaikan harga pangan.

Berdasarkan laporan keuangan DPR yang beredar dan dikonfirmasi oleh sejumlah sumber, setiap anggota dewan menerima tunjangan beras dalam bentuk uang setara 20 kilogram beras per anggota keluarga, dan totalnya disesuaikan dengan jumlah tanggungan. Jika satu anggota DPR memiliki empat tanggungan (istri/suami dan tiga anak), maka total tunjangan bisa mencapai lebih dari 100 kilogram, yang jika dikalikan dengan harga per kilogram tunjangan, menghasilkan angka belasan juta rupiah.

Sementara itu, di pasar-pasar tradisional, harga beras jenis premium kini berada di kisaran Rp17.500–Rp18.000 per kilogram, dan beras medium di kisaran Rp14.500–Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca ekstrem, penurunan produksi dalam negeri, dan keterlambatan impor.

Kritik tajam datang tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari kalangan akademisi dan pegiat antikorupsi. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menyebut bahwa sistem tunjangan seperti ini tidak lagi relevan di tengah krisis biaya hidup. “Sangat timpang. Di saat masyarakat dipaksa bertahan dengan harga kebutuhan pokok yang tinggi, elite politik malah menikmati fasilitas mewah dari uang rakyat.”

Pemerintah sendiri belum memberikan respons terkait isu tunjangan beras DPR ini. Namun, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa struktur tunjangan sudah diatur dalam peraturan yang berlaku dan dapat dievaluasi jika ada tekanan publik atau keputusan politik di parlemen.

Sementara itu, banyak kalangan mendesak agar tunjangan pangan untuk pejabat negara dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan kondisi fiskal dan sosial. “Solidaritas sosial harus dimulai dari atas. Jika rakyat disuruh berhemat, pejabat juga seharusnya memberi contoh,” tambah Roy.

Dibuat oleh AI

Redaksi Sigernesia