Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan pada Selasa (30/9/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas evaluasi APBN 2025 sekaligus arah kebijakan fiskal dan rencana anggaran tahun 2026. Salah satu topik utama yang menjadi sorotan adalah efektivitas penyaluran subsidi pemerintah.

Dalam paparannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa realisasi belanja subsidi tahun 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait subsidi energi yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia. “Subsidi energi kita tetap dijaga agar tidak memberatkan fiskal, namun tetap harus berpihak pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan melakukan perbaikan mekanisme subsidi tahun depan agar lebih tepat sasaran. Subsidi listrik, BBM, dan LPG 3 kilogram akan diarahkan dengan basis data penerima yang terintegrasi, sehingga kebocoran dan salah sasaran bisa diminimalisasi. “Transformasi subsidi ke arah berbasis data terverifikasi menjadi langkah penting, agar setiap rupiah APBN memberikan manfaat yang maksimal,” tambahnya.

Selain subsidi energi, DPR RI juga menyoroti alokasi subsidi non-energi, seperti subsidi pupuk, pangan, hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beberapa anggota dewan mempertanyakan efektivitas penyaluran subsidi pupuk yang masih belum merata di tingkat petani.

Ketua Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan subsidi. “Kami mendorong pemerintah memperketat pengawasan agar subsidi benar-benar menyentuh masyarakat kecil, bukan malah dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak,” ujarnya.

Menjawab hal tersebut, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah bersama kementerian teknis terkait akan memperkuat sistem pengawasan, sekaligus memperluas digitalisasi data penerima. “Keseimbangan antara menjaga daya beli rakyat dan menjaga kesehatan fiskal negara adalah prioritas kami,” katanya.

Rapat kerja ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas kementerian dalam penyaluran subsidi, pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan, serta penyusunan strategi komunikasi publik agar masyarakat memahami arah kebijakan subsidi pemerintah.

Dengan hasil rapat tersebut, DPR RI berharap APBN 2026 dapat lebih efektif dalam menekan kesenjangan sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Redaksi : Sigernesia