Bandar Lampung, 21 Oktober 2026 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, beserta jajaran mengikuti Rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dan perangkat daerah terkait yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026), bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas draf Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung mengenai Program Bantuan Fasilitasi Sertifikasi Tanah bagi Warga Kota Bandar Lampung Tahun 2026 dan 2027.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan koordinasi antarpihak terkait, sekaligus membahas substansi perjanjian kerja sama agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kerja sama ini, diharapkan proses fasilitasi sertifikasi tanah bagi masyarakat dapat terlaksana secara tertib, efektif, dan tepat sasaran.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, menyampaikan bahwa koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan merupakan langkah penting dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam memberikan kemudahan akses pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang baik dan pemahaman yang selaras terhadap ketentuan yang berlaku, program fasilitasi sertifikasi tanah diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi warga,” ujar Ulin Nuha.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pembahasan draf perjanjian kerja sama dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program yang terencana dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antarlembaga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas dan kepastian hukum hak atas tanah.

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan terpercaya. (MRM/MK/AY)